TSJ-Megapolitan: Solusi Atasi Banjir

Jakarta butuh langkah revolusioner untuk mengatasi masalah banjir. Sebab terbukti, setiap langkah tambal sulam tak cukup ampuh menyelesaikan masalah. Demikian pula wilayah pulau Jawa lainnya, yang juga tak henti-hentinya dilanda bencana banjir dan tanah longsor, butuh lebih banyak pendirian “Hutan Kota” supaya setiap kota mampu bertahan terhadap berbagai hempasan.

Setelah sebagian besar wilayah timur dan tengah pulau Jawa sejak pengujung 2007 hingga awal 2008 nyaris tenggelam akibat dilanda bencana banjir dan tanah longsor, dengan mengakibatkan berbagai kerugian materiil dan immaterioil yang tak ternilai, kejadian terbaru datang lagi. Sejak Jumat 1 Februari, giliran wilayah barat seperti Banten dan DKI Jakarta terkepung banjir akibat guyuran hujan berintensitas tinggi.

Jakarta terlihat lumpuh total, persis sama dengan kejadian pada tanggal dan bulan yang sama setahun yang lalu, tatkala banjir bandang melanda nyaris seluruh Jakarta. Bedanya, kali ini tak ada banjir kiriman dari Bogor. Apabila hancurnya Jakarta setahun lalu berhasil melahirkan gagasan Tirta Sangga Jaya (TSJ) dari salah seorang anak bangsa Syaykh Al-Zaytun, AS Panji Gumilang, banjir pada masa ini sudah seharusnya dimaknai lebih mendalam dengan adanya langkah pasti penanganan banjir.

Kendati sehari-hari bermukim di desa terpencil di Indrayamayu, Jawa Barat, AS Panji Gumilang seorang pemangku pendidikan sekaligus pengelola Kampus Al-Zaytun mempopulerkan Tirta Sangga Jaya sebagai sebuah ide tentang bagaimana membangun kanal raksasa yang mampu menyangga Ibu Kota Negara dari ancaman bahaya banjir.

Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu pintu masuk utama Jakarta kali ini turut mengalami kelumpuhan total selama berjam-jam, membuat susah semua penumpang yang akan berangkat maupun yang baru tiba.

Bandara selama tiga hari penuh menjadi sulit diakses. Penumpang yang akan terbang tak akan pernah bisa tiba di bandara sebab terjebak kemacetan luar biasa. Sementara mereka yang baru tiba tak pernah bisa menuju rumah kediaman masing-masing karena ketiadaan transportasi umum. Kalaupun ada tarifnya sangat tinggi nyaris di luar akal sehat.

Banjir yang rutin melanda Jakarta bukanlah persoalan sepele. Sebab dampaknya dirasakan oleh semua orang. Seperti banjir yang mengepung Jakarta sejak Kamis (31/1) malam hingga Jumat (1/1) rakyat kecil hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut merasakan, yaitu tatkala iring-iringan mobil Presiden melintasi Jalan MH Thamrin yang kebanjiran.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur DKI Jakarta  memantau kondisi Jakarta dari Monitor

Dalam perjalanan usai meninjau Pasar Baru Karawang, Presiden harus berganti kendaraan dari mobil sedan Mercedes Benz seri SL600 bernopol B1905BS, dengan kendaraan jenis SUV yang lebih tinggi yang biasa digunakan untuk mengangkut anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Banjir membuat semua jalan protokol di Ibukota Negara lumpuh total. Banyak kendaraan terjebak dalam kemacetan. Bus Transjakarta koridor II (Pulogadung-Harmoni) dan III (Kalideres-Harmoni) total berhenti beroperasi. Sebanyak 237 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terganggu dengan alasan beragam. Seperti, landasan pacu terendam air setinggi 50 cm, cuaca buruk mengakibatkan jarak pandang hanya 300 meter, dari kondisi normal minimal 600. Atau, alasan penumpang tak sampai-sampai ke bandara sebab terjebak macet di jalanan.

Sama seperti banjir dan tanah longsor di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terjadi sebelumnya, banjir Jakarta selama dua hari mengakibatkan tiga korban meninggal dunia, dan 60.617 jiwa tinggal dalam pengungsian. Jakarta Pusat, yang sebelum ini tak pernah kebanjiran, apalagi ada warganya yang mengungsi, kali ini merelakan setidaknya 10.000 jiwa warganya harus hidup dalam pengungsian.

Solusi Belum Diputuskan
Jakarta yang sudah sekian bulan berada di tangan para “ahlinya” kembali mengalami banjir karena para pengambil keputusan, hingga saat ini masih saja belum memutuskan apa langkah penanganan yang komprehensif sebagai solusi total pencegahan banjir. Padahal, frekuensi maupun intensitas banjir sudah semakin meninggi dan tak taat musim.

Wapres Jusuf Kalla yang dengan sigap pada hari Minggu (3/2) meninjau Jakarta yang tergenang air, memberikan instruksi yang isinya kurang lebih sama dengan apa selama ini pernah didengar oleh masyarakat. Kalla, yang menaiki helikopter disertai Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan sejumlah menteri, meminta agar pembebasan tanah untuk proyek Kanal Banjir Timur (KBT) dipercepat.

Kepada Gubernur, Kalla menginstruksikan supaya segera memperbaiki aliran sungai dan mengoptimalkan muara untuk melintasi banjir. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto juga menawarkan solusi yang berjangka pendek saja. Yaitu menyiapkan pompa-pompa air untuk mengeringkan jalan tol. Djoko juga berjanji menaikkan permukaan jalan tol Sedyatmo yang menuju Bandara Soekarno-Hatta agar tidak gampang direndam banjir.
Kata Djoko, Maret ini Jasa Marga akan membangun jalan layang di sisi Tol Sedyatmo sepanjang tujuh kilometer, setiap jalur dibuat dua lajur, diperkirakan mulai beroperasi 2009. Tol layang akan melintasi penggal jalan yang selama ini terendam.

Berselang beberapa hari kemudian, Selasa (5/2), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan rapat terbatas di Balai Kota DKI Jakata, menelurkan keputusan solusi banjir Jakarta yang juga masih abu-abu. Dari rapat yang dihadiri para Menteri dan Gubernur, gagasan yang muncul hanya mengurangi beban Kanal Banjir Barat (KBB).

Caranya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyambung aliran Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban Kanal Banjir Barat yang selama ini dialiri air Sungai Ciliwung. “Kajian secepatnya diselesaikan,” ucap Fauzi Bowo.

Untuk masa depan Bandara, rapat yang dipimpin Presiden juga hanya menyepakati penanganan yang bersifat darurat saja. Yaitu, untuk mencegah banjir menutupi jalan tol ke Bandara, maka penanganannya harus dapat diatasi dalam tempo lima jam. Caranya, mengerahkan 15 pompa milik Pemprov DKI dan tujuh pompa Jasa Marga. “Objek vital harus tetap berfungsi dalam semua keadaan untuk menjaga kelangsungan ekonomi dan pemerintahan. Pompa-pompa itu membuang air sampai 3.000 liter per detik sehingga banjir dapat diatasi dalam lima jam,” kata Fauzi.
Rapat memutuskan pula, Pemerintah Pusat akan menangani banjir secara komprehensif dengan mengeruk semua sungai dan situ yang ada di Jakarta. Sedangkan Pemprov DKI akan memperbaiki jaringan drainase dalam kota untuk mengatasi banjir lokal.

KombinasikanÂ
Semua gagasan tersebut terasa masih berjangka pendek, tambal sulam, dan belum menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Padahal, pilihan yang paling revolusioner sekalipun sudah harus segera diambil oleh para pengambil kebijakan, demi melepaskan warga dari rasa takut ancaman bahaya banjir.

Peta pembangunan kanal di lingkar luar Jakarta untuk mengatasi  banjir tahunan di ibukota

Kombinasi antara konsep megapolitan yang pernah digagas oleh Sutiyoso, tatkala masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, dengan gagasan Tirta Sangga Jaya (TSJ) yang dimimpikan oleh Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, merupakan pilihan yang paling memungkinkan untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini.

Sedangkan di wilayah lainnya di pulau Jawa yang kerap maupun yang belum pernah dilanda banjir, satu lagi gagasan Syaykh Al-Zaytun yang sudah teruji kegunaannya di Indramayu yakni pendirian “Hutan Kota”, harus pula disegerakan pendiriannya.

Konsep Megapolitan dahulu digagas Sutiyoso supaya setiap pemerintahan di wilayah sekitar Ibukota Negara yang terkait dengan masalah banjir bisa bersatu pandangan dalam menelurkan keputusan penting. Kesemua wilayah diintegrasikan dalam konsep ruang wilayah bernama Megapolitan. Sedangkan masalah pemerintahan, mereka masing-masing tetap berdiri otonom dan mengayomi warganya.

Gagasan Megapolitan sesungguhnya bagai gayung bersambut dengan “mimpi” Syaykh tentang Tirta Sangga Jaya. Sebab TSJ menginisiasi dibangunnya dua kanal raksasa di sisi timur dan barat Jakarta, untuk menyangga wilayah Ibukota Negara dari ancaman banjir. TSJ dalam konsepnya bermula dari pembangunan waduk raksasa di hulu, kira-kira terletak di wilayah antara Bogor dan Cibinong atau sekitar 60 kilometer dari Monas. Waduk raksasa dibangun untuk menampung setiap curahan air hujan di wilayah Bogor. Dari waduk, air dari Bogor lalu dialirkan ke dua kanal raksasa yang dibangun masing-masing selebar 100 meter, dan masing-masing sepanjang 120 kilometer.

Karena dimaksudkan untuk menyangga Ibukota Jakarta, kanal mengalir di sisi timur melintasi Karawang dan Bekasi, serta di sisi barat melintasi Tangerang. Muara masing-masing kanal bukan di Pantai Indah Kapuk (PIK), tetapi terpisah di Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Keduanya di pantai utara pulau Jawa. Kedua kanal raksasa dibangun terhubung secara terintegrasi dengan ke-13 sungai yang mengaliri Jakarta. Sehingga, sebelum air sungai tiba di muara akhir, TSJ lebih dahulu mendinamisir aliran-aliran air di ke-13 sungai yang melintasi wilayah Jakarta. Air harus terlebih dahulu termanfaatkan sebelum tiba di muara.

Selama ini ke-13 sungai yang membelah Jakarta terbukti tak mampu menampung luapan air hujan Jakarta, apalagi bila ada tambahan kiriman air dalam jumlah besar dari Bogor. Tetapi apabila semua sungai yang mengaliri Jakarta, demikian pula sungai di Karawang, Bekasi, dan Tangerang diintegrasikan dengan kanal TSJ maka tinggi-rendah permukaan semua sungai dapat diatur sedemikian rupa sehingga air dapat termanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misal untuk keperluan transportasi air, wisata air, air baku air minum, irigasi teknis, penggelontoran sungai dan lain-lain.Â
Dengan demikian, tatkala hujan deras Jakarta tak lagi harus kebanjiran. Dan ketika musim kemarau panjang tiba sumur-sumur warga tak perlu kekeringan. Demikian pula area persawahan di Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Tangerang, tak akan pernah pula kekurangan pasokan air. TSJ akan mengatur semua keperluan air memanfaakan kecanggihan teknologi terbaru pengaturan permukaan air.

Dengan pengaturan permukaan air sungai, keinginan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto agar setiap jalan memiliki drainase yang baik, menjadi terakomodasi pula.

Waspada Hingga Maret
Jika di Ibu Kota Negara Syaykh Al-Zaytun menggagas Tirta Sangga Jaya, untuk semua kota di Indonesia Syaykh bukan hanya menggagas, tetapi sudah membuktikan berdirinya sebuah miniatur “Hutan Kota” yang memberikan keteduhan di Kampus Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Kampus Al-Zaytun yang rindang adalah “Hutan Kota” dimaksud.

Banjir di Manggarai Jakarta

Pada pertengahan tahun ini, dalam rangka mengisi kegiatan Asosiasi Sepeda Sport Al-Zaytun (ASSA), Syaykh bersama segenap eksponen Al-Zaytun dan para penggiat olahraga yang bergabung di ASSA akan bersepeda keliling pulau Jawa. Di setiap kota yang disinggahi Syaykh akan menanam pohon sebagai cikal bakal pendirian “Hutan Kota” di kota yang bersangkutan.

Pendirian “Hutan Kota” yang dimaksud Syaykh adalah, menanami kota dengan aneka pohon yang kuat yang mampu berumur panjang seperti pohon jati, eboni, kayu api, dan lain-lain. “Hutan Kota” yang memadai di kala musim panas akan memberikan keteduhan bagi setiap orang untuk berlindung dari panas, serta menyediakan oksigen yang menyehatkan semua. Sedangkan di musim hujan “Hutan Kota” menjadi penyangga ancaman tanah longsor dan penyerap air hujan terbesar.

“Hutan Kota” menjadi payung penyelamat di segala musim. Sebab di musim hujan kota takkan kelimpasan air, dan di musim panas takkan kekurangan air. Pendirian “Hutan Kota” di semua wilayah kota dan daerah di Indonesia sangat diperlukan. Sebab kendati “musim” bencana banjir dan tanah longsor di wilayah timur dan tengah pulau Jawa sudah “hampir berakhir” pada pertengahan Januari, nyatanya, bencana sejenis masih saja terjadi beberapa waktu kemudian.

Hujan deras yang mengguyur Kota Solo, Jawa Tengah Selasa (5/2) menyebabkan beberapa daerah di Kota Bengawan Solo kembali dilanda banjir. Ratusan rumah di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Serengan, terendam air setinggi 50-120 sentimeter. Kawasan banjir terletak di dekat aliran anak Sungai Bengawan Solo.

Pada hari yang sana bencana longsor menimbun tujuh orang warga Desa Sidangwangi, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Enam korban belum diketahui nasibnya, sedangkan satu korban dipastikan mengalami luka berat. Tiga rumah turut hancur, tiga rumah lainnya mengalami rusak berat. Banjir mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Belum lagi biaya-biaya sosial dan kerugian ekonomis yang dialami masing-masing warga korban banjir. Beberapa hari kemudian bencana terjadi di Jakarta, Bekasi Jepara, Jawa Tengah, dan sebelumnya di Situbondo, Jawa Timur.

Di Jakarta, hujan disertai angin kencang Sabtu (9/2) merubuhkan sejumlah rumah dan 21 pohon jalan tumbang. Di Bekasi hujan badai mengakibatkan kabel listrik tegangan menengah putus, hingga menyetrum delapan orang warga dan membuat empat di antaranya tewas seketika dengan kondisi mengenaskan sekujur tubuh hangus terbakar.

Pada hari yang sama di Jepara hujan angin yang terjadi Sabtu (9/2) mengakibatkan seorang bocah tewas tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya akibat sebuah pohon beringin tumbang. Kawasan tapal kuda Situbondo terlihat hancur disapu banjir bandang yang dahsyat mengakibatkan 15 orang warga meninggal dunia. Mereka tewas dan hilang terseret derasnya banjir yang begitu kuat. Sejumlah jembatan yang putus membuat Kota Situbondo semakin terisolasi. Ribuan rumah warga turut hanyut hingga rata dengan tanah. Demikian pula beberapa mobil ikut terseret banjir.Â
Sejak Jumat (8/2) pukul 15.00 WIB hujan tiada henti melanda Situbondo, hingga akhirnya luapan air tak tertahankan lagi memasuki kota sekitar pukul 21.15. Sejak malam itu ribuan warga mulai histeris dan panik. Banyak terdengar jeritan takbir, ada banyak suara memanggil-manggil nama orang, isak tangis terdengar dimana-mana. Aliran listrik pun padam total.

Air bah yang datang dari hulu sungai di Pegunungan Raung, Bondowoso memorakporandakan semua yang dilaluinya. Lahan pertanian dan permukiman dibuat rata dengan tanah. Jembatan, jalan, dan prasarana umum lainnya di Situbondo turut berantakan. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), lembaga paling dipercaya memprakirakan iklim dan cuaca, menyebutkan, peluang hujan lebat di Jakarta baru akan berakhir pada bulan Maret nanti, saat Ibu Kota memasuki fase akhir musim hujan.

Kukuh Ribudiyanto, Kepala Sub-Bidang Informasi BMG, mengatakan, pola hujan mendatang sebagian besar wilayah Jakarta dihajar banjir, hujan lebat berlangsung sejak dini hari sampai siang. Hujan yang akan datang lebih lebat, berdurasi singkat, tetapi disertai angin puting beliung.Â
Wilayah lainnya di pulau Jawa? Sama saja. Karena itu, warga Jakarta dan Pulau Jawa perlu tetap waspada sepanjang Megapolitan, TSJ, dan “Hutan Kota” belum menjadi keputusan politik pemerintah. HT-BHS (BI 55)Â
Ketika Manusia Menyebabkan Luka
Sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kelalaian ekologis dan buruknya pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah.
Bencana banjir dan longsor nyaris menenggelamkan sebagian pulau Jawa mengawali pergantian tahun baru 2008. Bencana alam bagaikan tak kunjung henti. Padahal belum pupus ingatan kita pada peristiwa 26 Desember 2004, kala tsunami melanda Aceh, yang menewaskan kira-kira 200.000 penduduk. Belum sembuh luka di Banda Aceh, bencana melanda Pantai Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejumlah 92 orang masih belum diketemukan dan menelan korban jiwa 656 orang serta memaksa 45.000 penduduk tinggal di tempat pengungsian.

Banjir mengakibatkan kerusakan lahan pertanian masyarakat

Sejak itu, bencana alam susul menyusul menimpa bumi Pertiwi. Banjir dan longsor, gempa bumi, hingga bencana lumpur Lapindo. Ketika gelombang tsunami meluluhlantakkan Aceh, semua bagai sependapat bahwa alam sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut, begitu pula pada saat banjir bandang menenggelamkan Jakarta, para pengamat lingkungan berkilah siklus lima tahunan sebagai penyebabnya.

Posisi geografis kepulauan Indonesia yang sangat unik menyebabkan Indonesia termasuk daerah yang rawan terhadap bencana. Kepulauan Indonesia termasuk dalam wilayah Pacific Ring of Fire (deretan gunung berapi Pasifik), yang bentuknya melengkung dari utara Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Kepulauan Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh tiga gerakan, yaitu Gerakan Sistem Sunda di bagian barat, Gerakan Sistem pinggiran Asia Timur dan Gerakan Sirkum Australia. Kedua faktor tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi.

Meskipun kepulauan Nusantara mempunyai sifat iklim tropis, namun secara mikro tiap pulau mempunyai karakteristik tersendiri, mulai dari Sumatera hingga Papua yang sifat iklimnya semakin kering. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh letak kepulauan yang berada di antara 2 samudera (Hindia dan Pasifik) dan 2 benua (Asia dan Australia). Angin muson barat yang bertiup dari Asia dan Pasifik mengakibatkan terjadinya musim penghujan, sementara angin muson timur yang bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau.

Pengurasan sumber daya alam dengan cara-cara yang merusak telah mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekologis. Ketika hutan musnah, tidak hanya flora dan fauna yang hilang, tapi juga telah menyebabkan terjadinya rentetan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang telah menelan korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit.

Adanya faktor manusia sebagai penyebab terjadinya berbagai bencana di Tanah Air, semakin memperoleh pembenaran ketika muncul laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group I yang dikeluarkan pada 2 Februari 2007 di Paris, Perancis, yang menyebutkan, bahwa munculnya berbagai bencana di berbagai belahan dunia disebabkan adanya perubahan iklim akibat dari beragam aktivitas manusia. Banyaknya peristiwa banjir, longsor, dan rusaknya fungsi ekologis disebabkan oleh eksploitasi berlebihan atas alam yang dilakukan oleh manusia baik yang diizinkan oleh negara maupun yang dilakukan secara ilegal.

Ironisnya, pemerintah terkesan hanya memberikan respons seadanya. Misalnya ketika masalah peralihan fungsi hutan yang pada awalnya dijadikan sebagai daerah resapan air menjadi wilayah hunian dianggap sebagai penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Pada saat bersamaan, pemerintah begitu gencarnya memberikan izin pembangunan perumahan di wilayah tersebut demi menambah pendapatan asli daerah.
Atau ketika tanah longsor dan banjir terjadi akibat adanya praktik illegal logging dan perambahan hutan, justru di saat yang sama pengadilan menjatuhkan hukuman yang ringan bahkan dalam beberapa kasus membebaskan para pembalak dari jeratan hukum. Padahal, negara diperkirakan kehilangan 30 juta meter kubik kayu setiap tahunnya akibat aksi pembalakan liar ini.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menganggap rentetan bencana yang terjadi di Indonesia sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menjamin keselamatan warganya. Tidak pernah ada kebijakan pemerintah yang menggunakan keseimbangan ekologis. Longgena Ginting dari WALHI mengatakan, faktor manusia itu antara lain dalam bentuk penebangan hutan, pembangunan di kawasan resapan, tingginya penimbunan rawa untuk kawasan permukiman dan industri, serta pemanasan global akibat polusi udara yang tidak terkendali. Lemahnya pengawasan dari aparat negara dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan berlanjutnya pelanggaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Longgena mengatakan, berdasarkan catatan WALHI, selama enam tahun terakhir 85 persen bencana yang terjadi merupakan bencana ekologis yang ditandai dengan tanah longsor, banjir, kebakaran dan sebagainya. Hal itu bukan sekadar bencana alam seperti yang dibayangkan orang, tetapi merupakan krisis ekologi yang luas dan menghasilkan bencana ekologis pula.

Sebagai sebuah fenomena kerusakan lingkungan, bencana ekologis yang terjadi sudah luas sekali atau massive. Banyak sekali daerah yang dalam sejarah tidak pernah banjir atau mengalami tanah longsor sekarang sudah terkena. Alam Indonesia sekarang sudah sangat rapuh dan sensitif terhadap iklim ekstrim. Kalau kemarau akan ada kekeringan dan kelangkaan air yang luas. Kalau musim hujan maka akan terjadi banjir dan tanah longsor. Jadi secara ekologis, alam di Indonesia sudah kehilangan keseimbangannya.

Longgena menganggap pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Banyak kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonominya menyebabkan bencana itu terjadi. Selanjutnya tentu saja adalah pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang melakukan aji mumpung memanfaatkan kebijakan yang longgar, tidak ada standar lingkungan, tidak ada standar sosial dan tingkat korupsi yang besar. Pemerintah Indonesia bukannya tidak sadar dengan masalah ini, tetapi malahan masih melakukan kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan kelestarian alam. Misalnya, ada kebijakan pertambangan di hutan lindung, padahal hutan lindung secara hukum harus dilindungi. Selain itu, kebijakan sumber daya alam Indonesia masih sangat eksploitatif. Lingkungan cuma sebatas kebijakan saja. Ekonomi masih di atas segalanya.

Sebagai masalah ekologis, solusi satu-satunya adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas ekologi itu sendiri. Jadi jika hanya dilakukan seperti yang sekarang yang bersifat responsif dan reaktif dan hanya menanggulangi bencana maka hal itu tidak akan pernah bisa mengatasi akar masalah.
Penanganannya harus berjangka panjang dan harus dibuktikan dengan aksi-aksi konkrit pemerintah Indonesia, menaati peraturan yang ada, menegakkan hukum, dan mengikuti konvensi-konvensi internasional. RH (BI 55)
Faktor-faktor Penyebab Bencana
Suatu kejadian alam dikatakan sebagai bencana (disaster) apabila mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana, dan utilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat.

Penebangan hutan menjadi penyebab utama bencana banjirNamun apabila kejadian alam itu tidak sampai mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, apalagi kerugian harta benda dan kerusakan-kerusakan sarana/prasarana lain, maka kejadian alam itu disebut sebagai fenomena alam biasa.

Bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik oleh alam, yang masih dibagi lagi menjadi dua faktor penyebab, yakni: hazards of exogenic origin (bencana alam asal luar), dan hazards of endogenic origin (bencana alam asal dalam).

Bencana yang disebabkan oleh proses alam ini adalah bencana akibat proses geologis, proses geomorfologis dan proses klimatologis, yang mengakibatkan bencana alam.

Bencana alam sebenarnya merupakan proses alam dengan intensitas yang melebihi normal, seperti: gempa bumi, letusan gunung api, longsoran, dan gelombang badai.

Dari bencana alam-bencana alam tersebut di atas, yang termasuk di dalam bencana asal luar (hazards of exogenic origin), adalah:

  1. Banjir,
  2. Erosi,
  3. Gerakan tanah,
  4. Debris avalanches,
  5. Kekeringan.

Sedangkan yang termasuk dalam bencana asal dalam (hazards of endogenic origin), adalah:

  1. Gempa bumi,
  2. Gelombang pasang (tsunami),
  3. Letusan gunung api (hujan abu, aliran lahar, aliran lava).

Adapun bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (hazards of anthropogenic origin), adalah:

  1. Degradasi lingkungan,
  2. Penggundulan hutan yang berakibat pada bencana kekeringan, erosi/banjir,
  3. Gempa bumi akibat pembangunan dam,
  4. Penurunan tanah/lahan (amblesan/tanah terban), longsoran, dan akibat ulah manusia (dalam rangka pengembangan wilayah yang tidak berwawasan lingkungan).

Bencana, Pengungsi dan Wabah Penyakit
Jika Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat bencana dibiarkan, maka angka kematian pengungsi akan meningkat. Perlu sistem krisis bencana yang selalu siaga.

Kesehatan para pengungsi merupakan prioritas utamaBencana alam telah menjadi gejala rutin tahunan yang dialami Indonesia 4 tahun terakhir ini, dimulai dari tsunami di Aceh, gempa bumi tektonik di Yogyakarta dan Jawa Tengah saat publik mewaspadai ancaman Letusan Gunung Merapi. Setelah itu, lumpur Lapindo yang sampai saat ini masih terus menyembur hingga menenggelamkan banyak desa. Belum lagi ancaman meletusnya gunung-gunung berapi.

Kini mengawali tahun 2008, banjir dan longsor terjadi di mana-mana, terutama di Pulau Jawa. Para pengungsi sampai saat ini masih menempati barak-barak dan tempat penampungan darurat. Bencana tidak hanya berdampak kepada masalah ekonomi ketika rumah, ternak, sawah dan ladang rusak tenggelam dan para pengungsi tidak bisa bekerja mencari nafkah. Bencana juga berdampak pada pendidikan dan kesehatan. Masalah kesehatan korban bencana alam bisa dibagi menjadi dua hal yakni kesehatan fisik dan kesehatan mental.

Masalah kesehatan fisik antara lain munculnya penyakit menular baik karena perantaraan kontak kulit (penyakit kulit), perantaraan makanan (diare), perantaraan udara (infeksi saluran pernafasan). Jika munculnya penyakit-penyakit tersebut tidak segera ditanggulangi, maka akan berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB/Wabah).

Jika KLB dibiarkan, maka angka kematian akan meningkat terutama pada anak-anak dan manula yang memiliki daya tahan tubuh lebih lemah dibandingkan usia remaja dan dewasa. Selain ditanggulangi dengan obat-obatan, maka hal yang perlu sekali adalah higienitas perorangan dan sanitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya KLB.

Sayangnya, kondisi tempat pengungsian seringkali tidak memenuhi syarat sanitasi. Pasalnya, tempat pengungsian selalu disiapkan mendadak saat terjadi bencana. Mestinya, setiap daerah yang berpotensi terkena bencana baik itu banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa tektonik, dan sebagainya harus mulai memiliki lokasi khusus pengungsian yang terdesain secara saniter dan berkapasitas besar. Kalau perlu, setiap daerah di Indonesia harus mulai memilikinya agar sewaktu-waktu ada bencana, lokasi tersebut bisa langsung digunakan.

Salah satu prioritas yang harus disediakan di lokasi pengungsian adalah air bersih. Perbaikan kualitas air bersih, juga harus diutamakan agar terhindar dari serangan penyakit. Selain itu, pemerintah setempat harus menyiapkan pengawasan pembuangan kotoran manusia/tinja. Penyediaan air untuk kebutuhan warga yang berada di pengungsian, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan minimal air bersih bagi korban bencana alam, baik untuk keperluan minum, masak maupun kebersihan pribadi. Pasalnya, masalah utama menurunnya kesehatan banyak disebabkan lingkungan yang kurang bersih akibat kekurangan air dan mengonsumsi air yang tercemar.

Penyediaan pembuangan kotoran, tempat pembuangan sampah, pemberantasan vektor, dan pengelolaan makanan, harus menjadi perhatian serius dari tim penanggulangan dampak bencana. Sarana pembuangan kotoran/jamban/sarana sanitasi, mesti diprioritaskan untuk mencegah terjadinya penyakit, terutama diare. Penyediaan jamban harus disertai dengan penyediaan air dan pengguna jamban maksimal untuk 20 orang.

Sampah harus dikelola dengan baik, karena merupakan tempat perindukan lalat dan tikus. Karena itu, di tempat penampungan pengungsi harus disediakan tempat sampah berupa bak sampah (kapasitas 50-100 l) untuk 25-50 orang/hari dan kantong sampah 1 lembar untuk satu keluarga.
Pemberantasan vektor, seperti lalat, nyamuk, tikus atau serangga sebagai penular penyakit, juga harus diutamakan. Keberadaan vektor tersebut antara lain terkait dengan pemilihan lokasi penampungan pengungsi. Pengawasan ketat perlu diberikan pada dapur umum yang menyediakan makanan bagi pengungsi. Pengawasan lebih diarahkan pada kualitas dan keamanan bahan makanan, kebersihan dan peralatan/perabotan, kebersihan penjamah makanan, tempat pengelolaan dan penyimpanan makanan dan ketersediaan bersih.

Siaga Bencana
Pada Desember 2006, Presiden RI meresmikan terbentuknya regionalisasi pusat bantuan penanganan krisis kesehatan akibat bencana di sembilan provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, serta satu sub regional Papua di Jayapura.

Menkes Siti Fadilah Supari: Desa Siaga dicanangkan termasuk untuk  menangani masalah kesehatan saat bencanaDengan adanya pusat penanggulangan krisis (PPK) regional ini, bila ada kejadian bencana di suatu daerah, maka daerah tetangga terdekat segera menanggulangi dalam pemberian bantuan kesehatan, setelah itu pusat akan menyusul. Sehingga akan mempermudah akses bagi provinsi lainnya dengan mendapatkan bantuan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lainnya, serta mempercepat meningkatkan penanganan masalah kesehatan akibat bencana.

Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan kemampuan petugas, sejak 2006 PPK Depkes telah menyelenggarakan beberapa pelatihan untuk petugas kesehatan dari 9 PPK Regional seperti pelatihan manajemen bencana, komunikasi radio, perawatan darurat, ACLS/ATLS, manajemen obat dan logistik dan pelatihan kebutuhan kesehatan cepat (RHA). Sampai tahun 2007, sekitar 1.149 petugas kesehatan telah dilatih.

Selain itu, September tahun lalu dilaksanakan International Training Consortium on Disaster Risk Reduction (ITC-DRR), yakni sebuah program pelatihan pengendalian bencana dan kedaruratan yang dilakukan oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari universitas, rumah sakit, dinas kesehatan, serta institusi lain yang merupakan bagian dari 9 Regional PPK.

Konsorsium dibentuk mengingat masih relatif barunya program manajemen kedaruratan dan bencana di Indonesia, sehingga pakar bencana di masing-masing universitas masih terbatas. Pengajar berasal dari universitas dan rumah sakit, termasuk dosen-dosen tamu dari WHO, World Association Disaster and Emergency Medicine (WADEM), Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), dan institusi-institusi lain yang dianggap memiliki ahli yang berkaitan dengan program.

Pemerintah sendiri sebenarnya menargetkan akhir 2008, seluruh desa di Indonesia bisa mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan gawat darurat kesehatan secara mandiri. Target ini disesuaikan dengan tercapainya seluruh desa di Tanah Air menjadi Desa Siaga yang memiliki kesiapan sumber dan kemauan, serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi persoalan gawat darurat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadillah Supari mengatakan, desa-desa siaga minimal didirikan oleh satu orang bidan dengan dua orang kader yang siap bekerja di masyarakat. Pengembangan desa siaga selanjutnya adalah tugas dari Pos-pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang berasal dari masyarakat setempat.

Poskesdes ini memiliki tugas untuk merevitalisasi upaya kesehatan dari masyarakat lainnya seperti posyandu, warung obat desa, ambulans desa, kelompok pemakai air dan koperasi jamban. Pelayanan medis dasar dan promosi kesehatan serta penyehatan lingkungan adalah tugas pokok Poskesdes. RH (BI 55)
BNPB untuk Antisipasi Bencana
Mengantisipasi timbulnya berbagai bencana di tanah air, pemerintah didesak segera membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor belakangan ini kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak sedikit korban jiwa dan harta benda yang ditimbulkannya.

Banjir akibat resapan air yang berubah menjadi wilayah hunian  dianggap sebagai penyebab utama

Dampak sosial dan ekonomi akibat bencana ini juga terasa berat menghimpit. Terutama bagi rakyat kecil yang terganggu mata pencaharian dan lapangan kerjanya, khususnya di sektor pertanian.

Musibah yang dialami warga masyarakat itu masih ditambah lagi dengan penderitaan susulan pasca bencana. Seperti munculnya berbagai wabah penyakit hingga hilangnya lapangan pekerjaan. Ditambah lagi dengan trauma psikologis akibat kehilangan orang tua, anak atau sanak keluarganya.
Kendati bencana datang berulang, dengan gejala dan dampak yang nyaris sama, namun bangsa ini seakan tak pernah mau belajar dari berbagai kejadian itu. Warga masyarakat dan pemerintah terlihat panik dan sibuk saat terjadi bencana. Penduduk kalang kabut menyelamatkan diri dan harta bendanya. Sementara pemerintah disibukkan dengan upaya penanggulangan bencana. Mulai dari tanggap darurat seperti mengevakuasi para korban, menyantuni dan membantu para pengungsi hingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tapi, begitu musim berganti, kejadian itu seakan terlupakan. Padahal, upaya pencegahan, seharusnya lebih dikedepankan dari pada penanggulan yang membutuhkan anggaran relatif lebih besar. Kejadian terakhir, meluapnya sungai Bengawan Solo disertai longsornya tanah di beberapa tempat yang menewaskan puluhan orang kembali menyentak perhatian. Peristiwa ini mendapat liputan luas media massa.

Hujan lebat di penghujung tahun 2007 dan berlanjut hingga Januari 2008 menyebabkan air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini meluap. Akibatnya, kawasan yang dilewati sungai ini, mulai dari hulu di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah hingga hilir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur praktis dilanda banjir. Hujan juga menyebabkan longsor di beberapa tempat. Yang terparah terjadi di Dusun Ledokari Karanganyar, Jawa Tengah. Puluhan warga tewas tertimbun tanah longsor.

Presiden dan Ny. Ani Bambang Yudhoyono sempat meninjau lokasi bencana dan menyampaikan rasa simpati dan empatinya kepada para korban.

Masih akan Terjadi
Dalam jangka pendek, bencana diperkirakan masih akan terjadi mengingat makin minimnya kawasan hutan di Pulau Jawa. Selain ‘terbabat’ untuk diambil kayunya, hutan juga tergerus untuk kepentingan hunian dan lahan pertanian.

Menteri LH Rachmat Witoelar mengakui konversi lahan dan hutan di hulu sungai menjadi penyebab utama banjir di Jawa. Kini 72 daerah aliran sungai (DAS) di Jawa dalam kondisi kritis. “Kami sudah memperingatkan. Namun tidak dianggap. Untuk mengatasinya harus sejak 10 tahun lalu, kalau sekarang sudah terlambat. Selama potensi bencana masih besar, penduduk jangan tinggal di tepi sungai,” kata Rachmat seperti dikutip Media Indonesia (3/1).

Pemerintah harus berkorban untuk menyalurkan bantuan kepada warga  terkena musibahKetua PB NU Hasyim Muzadi meminta pemerintah pusat lebih serius menangani bencana banjir dan longsor. Untuk itu presiden harus segera memanggil kepala daerah yang terkena bencana guna mencari jalan keluar musibah di tanah air,” katanya di Jakarta.

Wapres Jusuf Kalla pun menyatakan prihatin atas terjadinya bencana. Wapres juga menyadari rusaknya kawasan di sekitar DAS Bengawan Solo. Untuk itu tak ada jalan lain kecuali menggalakkan proyek di DAS sungai tersebut. Selain itu, untuk jangka panjang, banjir bisa diatasi dengan menanam pohon lebih banyak lagi dan penduduk yang tinggal di sepanjang sungai itu ditransmigrasikan.

Pemerintah, sebagaimana dijelaskan Jusuf Kalla, di tahun 2008 ini akan menanam satu miliar pohon di atas satu juta hektar lahan untuk mengatasi banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Kantor Wapres (3/1), Jusuf Kalla menyebutkan total dana yang disediakan untuk proyek tersebut mencapai Rp 4 triliun. “Kalau bisa terealisir 50 atau 60 persen dari target tersebut, hasilnya sudah cukup bagus,” paparnya.

Peringatan Dini
Mengantisipasi bencana banjir dan longsor, Kantor Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) saat ini tengah menyiapkan sebuah sistem peringatan dini (early warning system/EWS).

Seperti diungkapkan Kepala Bidang Kebutuhan Masyarakat Kementerian Ristek Teddy W Sudinda, diharapkan pertengahan tahun 2008 alat tersebut sudah selesai dibuat.

“Mencontoh EWS Tsunami, kami sedang mempersiapkan peralatan dan sumber daya manusia, sehingga nantinya kerugian harta benda bisa ditekan,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta (5/1). Teddy berpendapat, koordinasi antar instansi seperti sekarang ini mutlak diperlukan karena pihaknya tidak bisa mengerjakan semuanya itu sendiri. Instansi tersebut adalah BMG, Lapan, Bakorsurtanal. PU, LIPI, BPPT, Dep. ESDM dan Pemda.
Peralatan tersebut pertama kali akan diuji coba di DKI Jakarta dengan pertimbangan sokongan peralatan yang cukup memadai dan daerah ini sudah menjadi langganan banjir.

Berbeda dengan EWS Tsunami, yang membutuhkan waktu 5 hingga 45 menit agar masyarakat bisa bereaksi, EWS banjir dan longsor relatif lebih lama. Sebagai contoh, ’banjir kiriman’ di sungai Ciliwung yang datang dari Bogor biasanya menempuh jarak empat hingga lima jam untuk sampai ke Jakarta.

Parameternya adalah panjang DAS, faktor luas tutupan lahan yang ada, waduk-waduk yang ada, prediksi curah hujan BMG dan sebagainya.
Selain itu alat pengukur ketinggian permukaan sungai seperti yang ada di sungai Ciliwung saat ini juga sedang diperiksa apakah masih bekerja dengan baik dan akurat.

Legowo, peneliti dari ITB memperkirakan longsor kemungkinan besar masih akan terjadi di Desa Jenawi Kecamaan Seloromo, Kab Karanganyar. Hal tersebut disimpulkan setelah tim dari ITB melakukan riset terhadap kondisi topografi dan kondisi geologi tanah di daerah tersebut. Apalagi masyarakat sudah merasakan bergeraknya tanah dengan kecepatan 1 – 2 meter per hari. Karena itu, desa berpenduduk 316 jiwa itu diharapkan segera mengungsi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Mengubah Paradigma
Ketua Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapan Bakornas Penanggulangan Bencana Sugeng Triutomo berpendapat, paradigma penanganan bencana alam harus diubah dari upaya rehabilitasi ke pencegahan. Perubahan ini sejalan dengan paradigma PBB. Selama ini dana tanggap darurat lebih banyak digunakan untuk pembenahan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Sedangkan aspek pencegahan kurang diperhatikan. Padahal, penanganan pada aspek pencegahan dapat meningkatkan kesiap-siagaan warga terhadap risiko bencana.

Dia juga mengkritik rumitnya pencairan dana darurat bencana. Untuk keadaan yang darurat, mekanismenya seharusnya juga dapat dilakukan secara darurat. Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (PU), Iwan Nusyirwan Diar membenarkan banyaknya biaya untuk perbaikan infrastruktur.

Pada bencana banjir kali ini, pihak Dep. PU menderita kerugian sekitar Rp 60 miliar akibat rusaknya beberapa prasarana di sepanjang Bengawan Solo.
“Kami harus memperbaiki pintu air dan menambah bronjong. Kerusakan pintu atau jebolnya tanggul terdapat di 180 lokasi,” kata Iwan. Di Jatim saja, dari 28 kabupaten dengan total luas 1.357.206,3 ha separuhya rusak parah diterpa banjir.

Dep. PU mengakui tidak memasukkan beberapa daerah yang dilanda bencana tersebut ke dalam peta rawan banjir. “Madiun misalnya, selama 32 tahun tidak pernah banjir, tetapi kini diterjang bah,” ungkapnya.

Bentuk BNPB
Sejumlah kalangan mendesak pemerintah segera membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah terobosan ini diperlukan untuk meminimalisasi daerah rawan bencana. Sekaligus menekan jumlah korban jiwa maupun kerugian materil. Sofyan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan ada beberapa alasan perlu secepatnya membentuk badan ini. Pertama, dilihat secara geografis, sebanyak 83% kawasan Indonesia, termasuk daerah rawan bencana alam. “Kondisi ini diperparah dengan hampir 90% penduduk tidak siap menghadapi musibah yang menimpa mereka,” kata Sofyan seperti dikutip Investor Daily (9/1).

Tanah longsor telah memakan ratusan jiwa secara sia-siaKedua, masih banyak daerah rawan yang belum terpetakan. Akibatnya bantuan logistik maupun tenaga sukarelawan terhambat tiba di lokasi. Pihak yang ingin memberi bantuan terkadang kesulitan menemukan jalur tempuh yang aman dan tepat waktu hingga sampai di tujuan. Alasan ketiga, kata Sofyan, seusai UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Indonesia memerlukan respon darurat sebelum terjadi musibah.
“Bangsa ini memerlukan suatu lembaga yang lebih implikatif dibanding Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Negara semestinya mementingkan keselamatan warga negaranya,” tegas Sofyan.

Dia menyesalkan pemerintah belum 100 % merealisasikan UU No.24/2007. Padahal sejak disahkan bulan Maret 2007 lalu, masyarakat sudah mengetahui pentingnya lembaga permanen untuk mengakomodasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana alam. Angota Komisi VIII DPR Theodorus Jacob berpendapat, keberadaaan BNPB sangat vital untuk mengurangi carut-marutnya koordinasi penanggulangan bencana. Jacob menilai selama ini penanggulangan bencana masih terkendala adanya dua komando penanganan, yakni pusat dan daerah. Nantinya, dengan BNPB, penanganan bencana bisa dilakukan satu komando atau aturan dan satu kewenangan. “Semuanya ditangani secara profesional oleh satu lembaga,” jelasnya.

Fungsi dan tugas BNPB, menurut Ketua Penanggulangan Bencana PDI-P itu, bukan hanya menangani tanggap darurat. Tetapi mulai dari kesiapsiagaan hingga pemberdayaaan korban. Badan ini juga menangani kewenangan pendistribusian bantuan. “Depsos nantinya hanya menyiapkan bantuan pelaksanaan penanganan bencana yang komandonya di satu lembaga, yakni BNPB,” tegasnya.

Seirama dengan Sofyan, sosiolog Imam Prasodjo juga memandang perlu dibentuknya BNPB. Imam menilai UU No.24/2007 harus lebih diimplementasikan. Pemerintah perlu membuat Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut UU ini. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU tersebut, penanggulangan bencana bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menyelaraskan pada perundang-undangan.

Dengan adanya UU ini, menurut Imam, seharusnya penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
Ketua Bidang Kesra Partai Golkar Firman Subagyo berharap keberadaan BNPB bisa menjadi instrumen penting menangani bencana secara cepat dan tepat. “Mudah-mudahan BNPB ini bisa segera terbentuk,” ujarnya. SP (BI 55)Â
Bencana Meluas Sampai Jauh
Secara beruntun dan sekan tiada henti sepanjang tahun 2007 hingga memasuki awal tahun 2008 bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, kecelakaan masih meliputi negeri tercinta ini. Benarkah alam sedang murka atau ini akibat ulah dari manusia itu sendiri.

Hutan kota salah satu solusi pencegahan banjir

Sudah tak terhitung berapa banyak kerugian baik materi maupun inmaterial akibat berbagai musibah bencana alam yang dialami negeri ini. Sebuah perusahaan asuransi terbesar kedua di dunia, Munich Re, Jerman melaporkan, akibat bencana beruntun yang terjadi sepanjang tahun 2007 di seluruh belahan dunia ini terhitung t jumlah kerugian dalam angka yang sangat fantastik yakni mencapai 75 milliar dollar AS.

Setidaknya Munich Re mencatat telah terjadi sekurangnya 950 bencana alam dengan korban tewas sebanyak 20 ribu jiwa. Padahal, bila dibandingkan tahun sebelumnya bencana alam yang melanda dunia hanya sebanyak 850. Dengan demikian angka bencana di sepanjang tahun 2007 merupakan rekor musibah baru sejak tahun 1974.

Sementara di Indonesia sendiri, selama satu tahun terakhir atau antara 2006-2007 setidaknya telah terjadi 840 kejadian bencana dengan menelan korban meninggal sebanyak 7.303 jiwa, dan ang dinyatakan hilang sebanyak 1.140 jiwa. Ditambahlagi dengan kerugian materiil sebanyak 110.016 rumah tenggelam, dan 901.335 orang menjadi berstatus pengungsi. Khusus untuk musibah banjir dan longsor sepanjang tahun 2007 tercatat di 267 kecamatan.

Bila dicermati jenis musibah yang palingbanyak melanda negeri adalah banjir dan tanah longsor. Dimulai dari banjir akibat dari gelombang air pasang laut atau rob yang melanda Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mengakibatkan setidaknya 4.000 rumah dari lima RW terendam dengan ketinggian mencapai 100 sentimeter hingga 200 meter, berlangsung setiap hari mulai 23 Desember 2007. Belum usai masalah rob yang menimpa Jakarta, disusul kemudian tanah longsor di Karanganyar, Jawa Tengah pada 25 Desember 2007 yang mengakibatkan 70 orang tewas.

Pada 26 Desember 2007 bencana banjir dan tanah longsor melanda 11 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Ke 11 kabupaten atau Kota itu adalah, Kabupaten Karanganyar, Cilacap, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Tegal, dan Kota Solo. Korban jiwa diperkirakan sebanyak 80 orang tewas. Dan korban terbanyak terjadi di Karanganyar yang mencapai 65 orang tewas serta di Wonogiri 9 orang tewas dan tujuh orang hilang.

Di Kota Solo setidaknya 26.720 mengungsi. Begitupun yang terjadi di beberapa titik jalur Pantura di perbatasan Tegal-Pemalang yang mengakibatkan Kabupaten Grobogan, Kudus, Pati, Jepara dan Tegal tidak bisa dilewati. Kemudian Kamis, 26 Desember 2007 empat belas kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terendam banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Tinggi genangan rata-rata 1,5 meter hingga 2 meter. Di Kabupaten Bojonegoro banjir merendam 14 kecamatan. Kamis petang air terus naik, rel kereta api di Clangap, Kecamatan Kalitidu, nyaris terendam.

Disusul Kabupaten Ngawi dan Kecamatan Margomulyo, sudah menunjuk pada angka 31,25 meter melanda sembilan kecamatan dan merendam sekitar 20.000 rumah. Empat orang tewas dalam peristiwa yang terjadi pukul 02.00 WIB itu. Mereka adalah Suparman (40) dan istrinya Juanti (36) serta kedua anak mereka, Linda (10) dan David, 1,5 bulan.

Begitupun Banjir di Kota Madiun yang terjadi pada 25 Desember 2007, juga melanda Ponorogo sampai ke Pacitan dan Trenggalek. Jalan tergenang banjir tingginya antara satu meter hingga satu setengah meter. Lima kecamatan di Kabupaten Jember, Kecamatan Ajung, Jenggawah, Balung, Tempurejo dan Kecamatan Silo.

Pada anggal 26 Desember 2006 dua Warga Kabupaten Malang tewas terseret banjir bandang dan tanah longsor banjir yang ketinggiannya mencapai 1 meter. Menurut Purwanto, peneliti Bengawan Solo asal Universitas Sebelas Maret, Solo, luapan Bengawan Solo diduga terjadi akibat adanya kerusakan atau alih fungsi lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) wilayah hulu. DAS hulu Bengawan Solo di Keduang, Kabupaten Wonogiri, menghasilkan sedimen terbesar, yakti 1,3 juta meter kubik per tahun. Karenanya, untuk mengendalikan banjir Bengawan Solo pemerintah harus memprioritaskan perbaikan di wilayah tersebut.

Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang melewati 12 kabupaten di dua provinsi. Sungai sepanjang 500 kilometer ini berasal dari Pegunungan Kidul, Wonogiri dan bermuara di Gresik, Jawa Timur. Akibat banjir ini pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan anggaran Rp 75 miliar khusus untuk penanganan banjir di beberapa kawasan di wilyahnya. Sebanyak Rp 25 miliar dari pos anggaran tak terduga dan sisa berbagai pos yang sengaja dipotong dengan nilai Rp 50 miliar.

Di luar Pulau Jawa banjir dan tanah longsor juga menunjukkan keperkasaannya. Di Taliwang, sebuah wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Selasa (25/12) banjir yang melanda yang mengakibatkan seorang warga dilaporkan hilang terseret arus. Di Padang, banjir sepanjang hari (26/12) menyebabkan satu orang tewas hanyut terbawa arus dan dua masih hilang. Sementara ratusan keluarga yang rumahnya tergenang banjir berada di tenda pengungsian di Pasar Lubuk Buaya, Padang. Disusul kemudian di Jambi akibat meluapnya sungai Batanghari pada tanggal yang sama. Kemudian wilayah Makasar tanggal 27 Desember diterjang Banjir, serta Aceh tanggal 27 Desember 2007 turut pula mengalami bencana banjir. Bencana banjir telah mengalir sampai jauh. Zah (BI 55)